Swaraetam.com, Tenggarong – Permasalahan akses jalan yang dialami oleh warga Dusun Tempurung 2, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk mengupayakan solusi melalui kerja sama lintas wilayah. Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyatakan pentingnya membangun komunikasi dengan pemerintah Kota Samarinda guna menangani permasalahan ini secara bersama.
“Kalau memang wilayahnya di Samarinda, tentu kita harus ajak bicara pihak Kelurahan dan Kecamatan di sana, termasuk kecamatan Sambutan,” ujar Arianto saat ditemui usai rapat koordinasi terkait rencana pembangunan akses jalan antarwilayah.
Arianto menekankan bahwa pembangunan jalan di kawasan perbatasan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Diperlukan pendekatan kolaboratif agar masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan tetap mendapat akses layanan infrastruktur secara layak. Ia mengingatkan bahwa tanpa koordinasi yang baik, masyarakat akan menjadi pihak yang paling terdampak.
“Kalau kita diam saja, warga kita yang jadi korban. Kita harus cari pola kerja sama, mungkin sharing anggaran atau fasilitasi dari provinsi,” imbuhnya.
Sebagai tindak lanjut, DPMD Kukar telah mulai membangun komunikasi dengan jajaran pemerintah Kota Samarinda, termasuk Kelurahan dan Kecamatan Sambutan. Selain itu, pihaknya juga akan melibatkan instansi teknis dan DPRD Kukar dalam menyusun rencana pembangunan lintas wilayah tersebut.
Sebagai langkah nyata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara mulai menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Kota Samarinda, terutama dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan Sambutan. DPMD Kukar juga berencana melibatkan instansi teknis terkait serta DPRD Kukar dalam proses penyusunan rencana kerja lintas wilayah administratif tersebut.
Kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan model pembangunan kawasan perbatasan yang lebih efisien dan bisa dijadikan acuan untuk penanganan masalah serupa di daerah lainnya.
“Kalau berhasil, ini bisa kita replikasi untuk desa-desa perbatasan lain yang menghadapi masalah serupa,” ujar Arianto.
Melalui strategi kolaboratif tersebut, Pemerintah Kabupaten Kukar menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi hambatan akses infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil, dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kota di daerah yang berbatasan langsung.
(ADV/Diskominfo Kukar)
