Swaraetam.com, Tenggarong – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan bahwa proyek pembangunan kawasan Pujasera di Bundaran Tuah Himba, Tenggarong, tidak akan dibiarkan terbengkalai. Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, menegaskan komitmen pihaknya untuk segera mengoperasikan kawasan tersebut guna menghindari kesan proyek mangkrak yang kerap menjadi sorotan masyarakat.
Wiyono menjelaskan bahwa meskipun progres pembangunan fisik Pujasera belum sepenuhnya selesai, pihaknya tetap menargetkan kawasan ini dapat difungsikan pada tahun 2025. Langkah percepatan ini dinilai penting agar nilai investasi yang telah dikeluarkan tidak menjadi sia-sia.
“Pujasera ini masih dalam proses lelang, tapi kami menargetkan itu tetap difungsikan tahun ini. Terlepas dari beberapa kekurangan, biar tidak terkesan mangkrak,” jelas Wiyono.
Ia juga menegaskan bahwa fasilitas umum seperti taman dan pusat kuliner tidak seharusnya dibiarkan kosong dalam waktu lama. Jika dibiarkan, berisiko menimbulkan kerusakan fisik, aksi vandalisme, hingga pertumbuhan rumput liar yang dapat menurunkan estetika kawasan tersebut.
“Kalau tidak segera digunakan, nanti malah rumput tumbuh tinggi, fasilitas bisa rusak atau hilang. Ini yang ingin kita hindari,” tegasnya.
Untuk menjamin pengelolaan kawasan tersebut berjalan berkelanjutan, Dinas PU Kukar tengah mengintensifkan koordinasi dengan berbagai perangkat daerah terkait. Tujuannya adalah menentukan pihak yang paling tepat untuk mengelola Pujasera sehingga operasionalnya optimal, melibatkan masyarakat, dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
Meski beberapa bagian fisik proyek belum selesai sepenuhnya, Wiyono menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh menjadi penghalang utama untuk segera memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Fungsi utama Pujasera harus segera dirasakan oleh masyarakat Kukar.
“Tahun ini akan kita selesaikan semaksimal mungkin. Yang penting fungsi utamanya bisa segera dinikmati masyarakat,” ujarnya.
Dengan upaya-upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Kukar ingin menunjukkan keseriusannya dalam mengelola aset publik secara efektif agar terhindar dari stigma proyek yang tidak berfungsi dan merugikan daerah.
(ADV/Diskominfo Kukar)
