Swaraetam.com, Tenggarong – Pembangunan jalan poros penghubung wilayah hulu di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dipastikan terus berlanjut meskipun tanpa dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Kukar memutuskan mengalokasikan sepenuhnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melanjutkan proyek prioritas ini.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono, menyampaikan bahwa total kebutuhan dana untuk peningkatan jalan ini sebelumnya direncanakan hampir Rp 50 miliar, yang berasal dari kombinasi APBD dan DAK.
“Tahun ini kita sudah ada kontraknya. Nilainya sekitar Rp 20 miliar dan Rp 30 miliar, jadi totalnya hampir Rp 50 miliar,” ujarnya.
Namun, dana DAK yang dijanjikan dari pemerintah pusat belum terealisasi. Menanggapi hal ini, Pemkab Kukar memastikan bahwa proyek pembangunan jalan penghubung antarkecamatan di kawasan hulu akan tetap dilaksanakan dengan menggunakan APBD murni.
“Proyek yang sebelumnya dilelang dan dikontrakkan dengan dana DAK, sekarang sepenuhnya ditanggung oleh APBD Kukar,” jelas Wiyono.
Menurutnya, pembangunan jalan ini sangat mendesak karena merupakan jalur utama bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang kebutuhan pokok. Jika akses ini rusak atau terputus, kegiatan ekonomi warga akan terganggu dan berisiko menyebabkan kenaikan inflasi lokal.
“Kalau jalan ini sampai terputus, maka dampaknya terhadap inflasi di wilayah itu pasti akan sangat tinggi,” tegasnya.
Sejak 2022, proyek jalan poros ini masuk dalam program prioritas pembangunan infrastruktur Kukar. Pemkab Kukar ingin memastikan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah pusat. Komitmen ini menunjukkan kemandirian daerah dalam mengelola serta merealisasikan proyek strategis demi kepentingan masyarakat.
Keputusan ini juga diharapkan dapat menjaga kelancaran arus barang dan jasa di wilayah hulu Kukar, sekaligus mendukung pertumbuhan perekonomian lokal yang selama ini sangat bergantung pada akses jalan tersebut.
Wiyono menambahkan bahwa penyelesaian proyek akan terus dipantau agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami pastikan proyek tetap berjalan dan selesai demi kelancaran distribusi logistik dan kebutuhan pokok warga,” pungkasnya.
(ADV/Diskominfo Kukar)
