Swaraetam.com, KUTAI KARTANEGARA – Dinamika politik di Kutai Kartanegara (Kukar) memasuki fase baru setelah Dr. Aulia Rahman Basri dan H. Rendi Solihin ditetapkan secara resmi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan 2025–2030. Penetapan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kukar pada Rabu (14/5/2025), yang menjadi tonggak awal pemerintahan pasca digelarnya Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Plt Ketua DPRD Kukar, Junadi, dan dihadiri oleh Sekda Kukar, Sunggono, yang hadir mewakili Bupati Edi Damansyah. Dalam sambutannya, Sunggono menyampaikan bahwa amanah politik ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah upaya besar untuk membangun Kukar ke arah yang lebih baik.
“Bupati dan Wakil Bupati terpilih diharapkan menciptakan harmoni pembangunan yang lebih produktif. Pilkada bukan akhir perjuangan, melainkan titik awal untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Sunggono.
Dalam pidato politiknya, pasangan Aulia-Rendi menekankan bahwa Pilkada tidak hanya menjadi cerminan demokrasi, tetapi juga momen untuk merajut kembali persatuan masyarakat. Keduanya mengusung nilai inklusif dan semangat kebersamaan setelah pelaksanaan pemilu, dengan tujuan menghilangkan batasan serta perpecahan yang sempat muncul selama proses politik.
“Aulia-Rendi menyadari bahwa Pilkada adalah wujud hak politik rakyat dan harus menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat Kukar yang lebih baik tanpa sekat dan tanpa kubu,” ungkap keduanya.
Tahapan selanjutnya yang menjadi perhatian utama bagi pasangan terpilih adalah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dokumen ini akan menjadi dasar dalam merancang dan mengatur pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang, dengan fokus pada sektor infrastruktur, ekonomi berbasis rakyat, serta reformasi birokrasi.
Pasangan Aulia-Rendi juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Bupati Edi Damansyah atas dasar pemerintahan yang telah dibangun. Mereka menilai bahwa pencapaian dalam pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, dan reformasi birokrasi merupakan bekal penting untuk melanjutkan pembangunan Kukar yang lebih inklusif dan berkesinambungan.
Penetapan resmi Aulia Rahman Basri dan H. Rendi Solihin ini menjadi bukti konsistensi dalam demokrasi lokal di Kukar, sekaligus menandai dimulainya era kepemimpinan baru yang mengutamakan persatuan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan.
(ADV/Diskominfo Kukar)
