Swaraetam.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memberikan perhatian serius terhadap penguatan ekonomi yang berakar pada masyarakat. Salah satu langkah strategis yang saat ini tengah dijalankan adalah pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan.
Komitmen ini kembali ditegaskan oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, ketika menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Optimalisasi Pelaksanaan Koperasi Merah Putih yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Koperasi dan UMKM Kukar, Selasa (10/6/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Satgas Koperasi Merah Putih, Sunggono, juga dihadiri oleh camat, lurah, kepala desa, serta perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Edi memberikan apresiasi atas kerja cepat dari jajaran terkait yang telah menyelesaikan pembentukan struktur kelembagaan koperasi di 193 desa dan 44 kelurahan. Mulai dari pengurusan kepengurusan, pembuatan akta notaris, hingga penguatan sumber daya manusia, semuanya sudah terbentuk dengan baik.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberadaan kelembagaan koperasi hanya merupakan langkah awal. Saat ini, pemerintah daerah fokus pada penyempurnaan dokumen administratif, seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), agar koperasi memiliki dasar hukum yang sah dan siap beroperasi.
“Kalau hanya dibentuk lalu dibiarkan, koperasi tidak akan jalan. Kita ingin ini jadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa yang dikelola dengan prinsip-prinsip modern dan gotong royong,” ujar Edi.
Pemkab Kukar juga menyiapkan program pelatihan manajemen bagi para pengurus koperasi. Dengan keterampilan pengelolaan yang profesional, koperasi diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan ekonomi desa berdasarkan potensi lokal.
“Kami ingin koperasi ini tumbuh, kuat, dan menjadi solusi nyata untuk ekonomi desa. Dan itu semua harus dimulai dengan manajemen yang benar dan pengurus yang siap,” tambahnya.
Langkah ini sekaligus menegaskan arah kebijakan Pemkab Kukar yang memposisikan koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi rakyat dari bawah.
(ADV/Diskominfo Kukar)
