Swaraetam.com, KUTAI KARTANEGARA – Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, menyoroti pentingnya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperluas akses keuangan inklusif bagi masyarakat hingga ke wilayah pedesaan. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kukar bersama OJK yang digelar di Samarinda, Rabu (11/6/2025).
Rapat tersebut membahas sejumlah program prioritas TPAKD, antara lain Kredit Kukar Idaman, EKI Desa, Kejar, Laku Pandai, serta AUTP dan LIK Syariah. Menurut Sunggono, keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada peran aktif semua pihak terkait, termasuk OJK dan lembaga keuangan lainnya.
“TPAKD harus menjadi penghubung utama antara masyarakat desa dan akses layanan keuangan produktif yang bisa menunjang ekonomi lokal,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, dua desa ditetapkan sebagai proyek percontohan, yakni Tanjung Limau di Kecamatan Muara Badak dan Manunggal Jaya di Tenggarong Seberang. Kedua desa tersebut dipilih karena dinilai memiliki potensi lokal yang dapat dikembangkan melalui pendekatan keuangan inklusif.
“Dengan dukungan data yang akurat dan sinergi antar lembaga, potensi desa-desa tersebut bisa digarap secara optimal,” imbuh Sunggono.
Sunggono juga menggarisbawahi pentingnya membentuk unit layanan keuangan di desa sebagai tindak lanjut dari hasil rapat. Ia turut mendorong penyelenggaraan pelatihan manajemen keuangan bagi warga agar mereka dapat mengelola dana dengan lebih baik sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi di tingkat lokal.
“Tujuan akhir dari semua ini adalah terciptanya desa yang mandiri secara ekonomi dan mampu mengelola keuangannya dengan baik,” kata Sunggono menutup pertemuan.
Berbagai langkah ini diharapkan tak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, namun juga memperkuat pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, sehingga pembangunan desa bisa berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.
(ADV/Diskominfo Kukar)
