Swaraetam.com, KUTAI KARTANEGARA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Kartanegara (Kukar) semakin memperkuat kesiapsiagaan dan respons bencana di wilayahnya sepanjang tahun 2025. Kepala Pelaksana BPBD Kukar, Setianto Nugraha Aji, menyatakan bahwa fokus utama program tahun ini adalah peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebencanaan, meliputi tiga pilar utama: informasi tentang potensi bencana, kesiapsiagaan masyarakat, serta evakuasi dan penyelamatan yang cepat dan tepat.
“Kami ingin masyarakat, terutama di kawasan rawan seperti Muara Kaman, Muara Badak, dan Loa Kulu, memiliki kemampuan yang memadai untuk menghadapi bencana. Pengetahuan dan kesiapsiagaan adalah kunci utama dalam mengurangi risiko dan dampak kerugian,” ujar Setianto.
BPBD Kukar menempatkan edukasi sebagai fondasi utama mitigasi bencana. Sosialisasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pelajar, tokoh adat, perangkat desa, hingga komunitas lokal, dengan materi yang disesuaikan menurut karakteristik wilayah dan potensi bencana. Melalui pendekatan partisipatif seperti simulasi dan latihan tanggap darurat, masyarakat dapat langsung mempraktekkan langkah-langkah aman saat bencana terjadi. Selain itu, pemasangan rambu peringatan bencana terus dilakukan di titik-titik rawan banjir, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Untuk mengantisipasi Karhutla, BPBD menjalankan patroli terpadu bersama Manggala Agni, TNI, Polri, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Patroli ini dibantu teknologi drone dan sensor titik panas guna mendeteksi dini potensi kebakaran. Peningkatan kualitas relawan juga menjadi prioritas melalui pelatihan teknis mulai dari penanganan kebakaran hingga komunikasi efektif saat bencana.
BPBD juga meluncurkan program Penguatan Kawasan Tangguh Bencana (PKTB), yang mendorong desa dan kelurahan membangun sistem tangguh dengan perencanaan tata ruang yang ramah bencana, alokasi dana desa khusus untuk kesiapsiagaan, serta koordinasi lintas lembaga. “Kami mengajak setiap desa untuk mengalokasikan minimal 10% dana desa untuk kegiatan mitigasi bencana. Ini penting agar komunitas dapat mandiri dalam menghadapi bencana,” jelas Setianto.
Ketika bencana terjadi, respons cepat menjadi prioritas utama. BPBD mengerahkan tim tanggap darurat bersama TNI, Polri, Dinas Kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil, dengan komunikasi yang transparan agar masyarakat tetap tenang dan memahami prosedur evakuasi.
Dengan menggabungkan edukasi, teknologi, dan sinergi lintas sektor, BPBD Kukar optimis dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana serta meminimalkan dampak kerugian bagi warga.
(ADV/Diskominfo Kukar)
