Swaraetam.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) Semester I Tahun 2025 dengan tujuan utama mengevaluasi capaian pembangunan serta mereview realisasi pendapatan dan belanja selama enam bulan pertama tahun ini. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 22 Juli 2025, ini juga menyoroti persoalan kedisiplinan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam laporan pembuka, perwakilan Pemkab Kukar menyebut bahwa dari total 58 OPD, terdapat beberapa kepala dinas yang tidak hadir dan tidak mengirimkan utusan. Dinas Pendidikan, Satpol PP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Camat Marangkayu menjadi bagian dari daftar absensi. “Hal ini perlu menjadi catatan serius, terlebih saat kegiatan yang berkaitan dengan agenda DPRD,” ujarnya.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kukar pada triwulan I 2025 hanya mencapai 2,17 persen, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat angka 8,04 persen. Bahkan dibanding triwulan IV 2024, terjadi penurunan sebesar -3,13 persen. Perekonomian Kukar masih didominasi oleh sektor primer seperti pertambangan dan pertanian, dengan kontribusi mencapai 77,04 persen.
Dari laporan Bappeda dan BPKAD, diketahui bahwa realisasi pendapatan dan belanja daerah baru menyentuh angka 30 persen. Hal ini memunculkan risiko terjadinya defisit anggaran hingga Rp950 miliar. Sekretaris Daerah Kukar mengaitkan kondisi tersebut dengan beberapa faktor, termasuk dinamika politik seperti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Sebagai respons atas situasi ini, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menginstruksikan agar seluruh OPD mempercepat kinerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kita tidak bisa terus bergantung pada Dana Bagi Hasil. Harus ada upaya nyata mendorong retribusi, ekspor, dan pariwisata lokal,” tegasnya.
Dengan target PAD yang kembali ditetapkan mencapai Rp1 triliun, Bupati mendorong kolaborasi lintas sektor agar pembangunan dapat dipercepat dan komitmen politik kepada masyarakat tetap terlaksana.
(ADV/Diskominfo Kukar)
