Swaraetam.com, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus meningkatkan dukungan kepada para nelayan melalui pembangunan infrastruktur perikanan yang memadai di kawasan pesisir. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), pemerintah telah mendirikan sejumlah jeti atau pelabuhan pendaratan ikan kecil di beberapa kecamatan dengan aktivitas perikanan yang tinggi.
Plt Kepala DKP Kukar, Muslik, menjelaskan bahwa pembangunan jeti ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperlancar distribusi hasil tangkapan ke pasar lokal.
“Sudah kami bangun jeti-jeti di beberapa titik seperti Muara Jawa, Samboja, Anggana, dan Muara Badak. Itu sebagai pelabuhan pendaratan ikan kecil,” ungkap Muslik.
Jeti ini berbeda dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang biasanya lebih besar dan memiliki fasilitas lebih lengkap. Meski berukuran kecil, keberadaan jeti sangat penting dalam mendukung aktivitas harian nelayan, terutama pada proses bongkar muat hasil tangkapan.
Muslik juga menambahkan bahwa jeti berperan dalam menjaga kualitas dan kebersihan hasil tangkapan. Dengan adanya fasilitas ini, nelayan tidak perlu lagi menurunkan ikan secara langsung di tepi pantai yang dapat menurunkan mutu ikan.
“Nelayan tidak perlu lagi menurunkan hasil tangkapan secara sembarangan. Jeti ini memberi mereka tempat yang lebih tertata dan higienis,” jelasnya.
Selain itu, jeti juga berfungsi sebagai lokasi strategis untuk distribusi logistik, penyediaan bahan bakar, serta sebagai titik awal pengumpulan data produksi perikanan. Data tersebut sangat berguna untuk pengambilan kebijakan dan pemetaan potensi perikanan di daerah.
Keberadaan jeti juga memberikan manfaat tambahan sebagai titik strategis untuk distribusi logistik, penyediaan bahan bakar, serta sebagai pusat awal pengumpulan data produksi perikanan. Data tersebut sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan dan pemetaan potensi perikanan di wilayah tersebut.
Pembangunan jeti dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Pemerintah daerah menerapkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan dan pengelolaannya.
“Kami ingin masyarakat turut serta menjaga dan memanfaatkan fasilitas ini dengan baik, karena ini merupakan milik bersama,” kata Muslik.
Dengan adanya infrastruktur yang semakin memadai, diharapkan aktivitas ekonomi para nelayan dapat meningkat, sehingga sektor perikanan di Kukar dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.
(ADV/Diskominfo Kukar)
