Swaraetam.com, Tenggarong – Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pendidikan terus menjadi fokus utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor, menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya mengutamakan penyediaan sarana fisik, tetapi juga menyusun sistem evaluasi rutin guna menjamin tercapainya seluruh indikator SPM secara maksimal.
“Kita ingin pada akhir tahun anggaran nanti, progres pemenuhan SPM bisa naik signifikan dan mencerminkan peningkatan kualitas layanan pendidikan kita,” ujar Thauhid.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Disdikbud Kukar saat ini sedang melakukan pendataan ulang serta pemetaan kebutuhan di seluruh satuan pendidikan, khususnya sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil dan pesisir. Langkah ini dinilai krusial untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual serta kebutuhan nyata sekolah-sekolah di wilayah Kukar.
“Seluruh wilayah harus kita sentuh. Tidak boleh ada ketimpangan dalam pelayanan pendidikan. Itu prinsip dasar dari SPM,” jelas Thauhid.
Hasil pemetaan ini juga dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam menetapkan skala prioritas anggaran serta merumuskan intervensi kebijakan di sektor pendidikan. Melalui pendekatan yang lebih didasarkan pada data dan kondisi di lapangan, Disdikbud Kukar berharap agar setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar tepat sasaran dan berjalan secara efisien.
Di sisi lain, keterlibatan berbagai pihak, mulai dari instansi terkait, masyarakat, hingga lembaga legislatif, dipandang sebagai faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program ini. Thauhid menyatakan keyakinannya bahwa melalui kerja sama yang solid dan dukungan pendanaan yang mencukupi, seluruh indikator SPM di bidang pendidikan dapat segera terpenuhi.
“Kita optimistis dengan sinergi antarinstansi, pelibatan masyarakat, dan dukungan anggaran yang tepat sasaran, target pemenuhan SPM bisa dicapai maksimal dalam waktu dekat,” tegasnya.
Ke depannya, Disdikbud Kukar juga berencana menetapkan capaian SPM sebagai indikator utama dalam penyusunan program kerja tahunan. Dengan langkah ini, peningkatan di sektor pendidikan tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk layanan yang lebih berkualitas.
(ADV/Diskominfo Kukar)
