Swaraetam.com, Tenggarong – Selain keterbatasan infrastruktur jaringan internet, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat juga menjadi hambatan dalam penerapan layanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar, M. Iryanto, mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital masih relatif rendah, sehingga banyak warga mengalami kesulitan dalam memanfaatkan layanan online yang telah tersedia sejak April 2020.
“Masalah utama kita adalah keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah. Ini menyulitkan warga untuk mengakses layanan daring,” ujarnya.
Namun, menurutnya, tantangan tersebut tidak hanya berasal dari sisi infrastruktur, tetapi juga menyangkut kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.
Layanan administrasi kependudukan seperti pengajuan KTP, Kartu Keluarga (KK), hingga akta kelahiran idealnya dapat diakses langsung dari rumah melalui perangkat digital. Namun, kenyataannya, masih banyak warga—terutama yang tinggal di pedesaan—yang belum memiliki pemahaman atau keterampilan yang cukup untuk memanfaatkan sistem tersebut secara mandiri.
Untuk merespons kondisi tersebut, Disdukcapil Kukar mengambil langkah strategis dengan menerapkan sistem layanan hybrid. Meskipun layanan digital terus dikembangkan, jalur pelayanan secara konvensional tetap disediakan agar seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, tetap bisa mengakses layanan.
“Kita hadirkan petugas di lapangan untuk bantu masyarakat. Mereka yang kesulitan tetap bisa mendapatkan pelayanan,” ucap Iryanto.
Layanan ini tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP), kantor kecamatan, serta unit pelayanan di tingkat desa dan kelurahan. Kehadiran petugas menjadi elemen penting dalam masa transisi menuju digitalisasi. Selain memberikan pelayanan, para petugas juga bertugas memberikan edukasi dan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi administrasi kependudukan.
Iryanto menegaskan bahwa arah pengembangan layanan publik tetap mengacu pada digitalisasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Namun, pendekatan yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan realitas dan kesiapan masyarakat di lapangan.
Ia juga menyampaikan harapan agar ke depannya seluruh wilayah di Kutai Kartanegara dapat menikmati layanan digital secara merata.
“Kami berharap jaringan internet di seluruh wilayah Kukar bisa merata sehingga semua warga bisa menikmati kemudahan layanan digital secara penuh,” ujarnya.
Langkah lanjutan yang akan ditempuh tidak hanya berfokus pada penguatan infrastruktur, tetapi juga peningkatan literasi digital masyarakat. Hal ini penting agar transformasi digital benar-benar menjadi solusi nyata bagi pelayanan publik yang lebih efisien dan inklusif, bukan sekadar jargon semata.
(ADV/Diskominfo Kukar)
