Swaraetam.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat komitmennya terhadap pembangunan yang inklusif dan berpihak pada semua lapisan masyarakat. Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik yang difokuskan pada kelompok rentan. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Bappeda Kukar, Senin (5/5/2025).
Musrenbang Tematik ini dirancang sebagai wadah partisipatif, di mana anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan pelaku budaya diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Pemkab menilai, kelompok-kelompok tersebut kerap kurang terwakili dalam proses perencanaan pembangunan sehingga perlu diberi perhatian khusus.
Asisten III Setkab Kukar, Dafip Haryanto, yang memimpin langsung kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa forum ini merupakan upaya pembaruan terhadap pendekatan perencanaan yang sebelumnya cenderung elitis dan berfokus pada kelompok mayoritas.
“Pembangunan tak boleh lagi bersifat elitis. Justru suara-suara dari pinggiran anak, perempuan, difabel, dan komunitas budaya adalah sumber kekayaan perspektif yang harus diperhitungkan dalam setiap kebijakan,” ucap Dafip.
Ia meyakini bahwa keterlibatan kelompok rentan dalam proses perencanaan akan menghasilkan kebijakan yang lebih merata dan tepat sasaran, serta mencerminkan kebutuhan riil seluruh elemen masyarakat.
Lebih lanjut, Dafip Haryanto menjelaskan bahwa Musrenbang Tematik ini merupakan wujud konkret dari penerapan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), yang menjadi fondasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kutai Kartanegara 2025–2045.
Menurutnya, prinsip THIS bukan sekadar slogan, melainkan harus diterapkan secara konsisten dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, mendapatkan akses yang setara terhadap manfaat pembangunan.
“Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa program-program yang disusun benar-benar relevan, menjawab kebutuhan spesifik kelompok rentan, dan tidak sekadar bersifat simbolik,” tegasnya.
Dafip juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur perangkat daerah maupun masyarakat sipil, untuk aktif terlibat dalam proses Musrenbang Tematik. Ia meyakini bahwa partisipasi yang luas dapat memperkaya gagasan dan memberikan arah yang lebih tepat dalam merumuskan program pembangunan jangka panjang.
“Musrenbang bukan hanya sekadar formalitas tahunan. Melalui forum ini kita bisa bersama-sama memastikan pembangunan di Kukar benar-benar adil, merata, dan inklusif,” tambahnya.
Dengan terselenggaranya forum Musrenbang Tematik ini, Pemkab Kukar berharap dapat membangun sinergi antara pemerintah dan kelompok masyarakat rentan dalam merancang program pembangunan yang lebih berpihak. Seluruh aspirasi yang disampaikan dalam forum ini akan menjadi masukan penting untuk memperkuat rancangan RPJPD 2025–2045 dan memperkuat identitas Kukar sebagai daerah yang menjunjung tinggi prinsip pembangunan berkeadilan.
Pemkab Kukar juga menegaskan bahwa komitmen terhadap kelompok rentan tidak akan berhenti pada forum diskusi, melainkan akan diwujudkan melalui program-program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
(ADV/Diskominfo Kukar)
