Swaraetam.com, KUTAI KARTANEGARA – Hingga pertengahan tahun 2025, realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih belum sesuai harapan. Anggaran yang terserap baru sekitar 30 persen. Kondisi ini menjadi sorotan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, yang memperingatkan potensi defisit hingga Rp950 miliar.
Peringatan tersebut disampaikan Aulia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) yang digelar pada Selasa, 22 Juli 2025. Acara ini dihadiri oleh Sekda Sunggono, para asisten, kepala OPD, camat, dan perwakilan instansi vertikal. Forum ini menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan sekaligus perumusan strategi untuk Semester II.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menekankan pentingnya kedisiplinan OPD. Ia menemukan sejumlah dinas tidak hadir tanpa alasan jelas, dan hal tersebut menurutnya akan menjadi bahan evaluasi ke depan.
Sementara itu, Kepala BPS Kukar menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2025 hanya sebesar 2,17 persen, jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8,04 persen. Penurunan ini disebabkan oleh ketergantungan ekonomi Kukar terhadap sektor primer, khususnya pertambangan dan pertanian.
Dalam arahannya, Bupati Aulia menekankan perlunya efisiensi belanja, penyesuaian anggaran dengan pendapatan terkini, serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyoroti tiga sektor sebagai penggerak utama peningkatan PAD, yaitu retribusi, bagi hasil, dan pariwisata.
“Langkah penghematan harus selektif, tanpa mengorbankan pelayanan publik,” tegas Aulia.
Ia juga meminta agar penyusunan program prioritas dilakukan berdasarkan tagging kebijakan, serta penerapan sistem reward and punishment yang terhubung langsung dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Kita butuh budaya kinerja yang sehat. Yang berhasil diberi penghargaan, yang gagal harus dievaluasi,” pungkasnya.
(ADV/Diskominfo Kukar)
