Swaraetam.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan. Komitmen tersebut ditandai melalui deklarasi Sekolah Pemberdayaan Rakyat (SPR) yang dilaksanakan di Pendopo Odah Etam, Kamis (17/7/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, hadir secara langsung dan menyampaikan apresiasinya terhadap terobosan yang diinisiasi oleh Yayasan Karya Bhakti Bumi Indonesia (KBBI). Menurutnya, SPR merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas petani, peternak, dan nelayan yang selama ini menjadi bagian penting dalam perekonomian daerah.
“Program ini sangat relevan dengan visi Pemkab Kukar untuk memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai pilar ekonomi daerah. SPR akan menjadi ruang belajar sekaligus laboratorium bagi pelaku usaha rakyat,” ujar Sunggono.
SPR Kukar akan dilaksanakan selama enam bulan, dengan jumlah peserta sebanyak 27 orang yang telah terpilih melalui proses seleksi dan musyawarah desa. Para peserta berasal dari berbagai latar belakang, namun memiliki komitmen yang sama untuk membangun usaha mandiri di bidang pangan dan perikanan.
Sunggono memberikan pesan kepada para peserta agar benar-benar memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal. “Jadilah pelopor yang bisa menularkan ilmu dan pengalaman ke masyarakat luas,” tegasnya.
Untuk memastikan keberhasilan program, ia juga meminta dinas teknis terkait seperti Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Kelautan dan Perikanan agar aktif dalam pendampingan, monitoring, dan evaluasi.
Dengan adanya SPR, Pemkab Kukar berharap dapat melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu mengelola potensi lokal secara modern, berkelanjutan, dan kolaboratif.
“Semoga keberadaan SPR menjadi motor penggerak ekonomi desa dan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Sunggono.
Program ini juga diharapkan sejalan dengan visi Kukar Idaman Terbaik, yang menempatkan kemandirian ekonomi serta partisipasi masyarakat sebagai dasar pembangunan daerah.
(ADV/Diskominfo Kukar)
