Swaraetam.com, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran pendidikan tahun 2025. Meski total dana mencapai Rp2,2 triliun, sekitar 80 persen digunakan untuk pembayaran gaji guru, tenaga kependidikan, dan operasional rutin sekolah. Kondisi ini mengharuskan Disdikbud menjalankan strategi efisiensi ketat agar program pengembangan pendidikan tetap berjalan optimal.
Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor, menjelaskan bahwa keterbatasan dana untuk program pengembangan membuat pihaknya harus memilih prioritas dengan sangat selektif. “Jumlahnya memang besar, tetapi dana yang bisa dialokasikan untuk kegiatan pengembangan hanya sekitar Rp200 miliar. Efisiensi menjadi kunci supaya dana yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Beberapa program utama yang menjadi fokus pemanfaatan anggaran adalah pelatihan intensif bagi guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogis dan kemampuan penggunaan teknologi informasi. Dengan guru yang lebih profesional, diharapkan kualitas pembelajaran di kelas akan meningkat secara signifikan.
Selain itu, Disdikbud juga menyediakan alat peraga interaktif untuk mendukung metode pembelajaran yang lebih menarik dan mudah dipahami siswa. Pemanfaatan teknologi di sekolah, termasuk pelatihan guru dalam penggunaan platform digital dan penyediaan perangkat pendukung, juga terus didorong.
Untuk mendukung program-program tersebut, efisiensi anggaran dilakukan pada pos-pos yang tidak berdampak langsung pada pelayanan pendidikan, seperti pembatasan perjalanan dinas dan pengurangan biaya rapat. “Kami berhasil memangkas pengeluaran sebesar Rp30-40 miliar dari pos-pos yang dapat dihemat tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” jelas Thauhid.
Tantangan lain datang dari tambahan beban gaji bagi lebih dari 1.000 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat. Meski diperlukan untuk memenuhi kebutuhan guru, hal ini semakin mempersempit ruang fiskal bagi program lain. “PPPK merupakan solusi jangka panjang, tetapi tentu memberikan tekanan lebih pada anggaran,” ungkap Thauhid.
Disdikbud Kukar berkomitmen menjalankan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Evaluasi dan pelaporan rutin dilakukan agar masyarakat dapat memahami dampak nyata dari penggunaan dana terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Disdikbud Kukar optimistis pendidikan di Kukar akan terus berkembang. Dengan strategi yang tepat, fokus pada program prioritas, dan dukungan dari semua pihak, diharapkan anak-anak Kukar memperoleh pendidikan berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan.
(ADV/Diskominfo Kukar)
