Swaraetam.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker), meskipun ada penyesuaian anggaran sesuai dengan instruksi nasional yang bertujuan untuk efisiensi belanja. Upaya ini dilakukan agar program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.
Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, anggaran Distransnaker Kukar yang sebelumnya sebesar Rp462,8 miliar dipangkas menjadi Rp231,4 miliar. Pemangkasan terbesar terjadi pada belanja perjalanan dinas dan pos-pos belanja yang tidak prioritas.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distransnaker Kukar, Muhammad Hatta, menegaskan bahwa pengurangan anggaran tidak mengurangi komitmen pihaknya dalam menjalankan program pengembangan tenaga kerja. “Kami tetap memprioritaskan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat agar tenaga kerja lokal siap bersaing di pasar yang dinamis,” ujarnya.
Program Kukar Siap Kerja, yang termasuk dalam RPJMD Kukar 2021-2026, menjadi fokus utama. Program ini memberikan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal, termasuk sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional. Distransnaker berkolaborasi dengan mitra industri dan lembaga pelatihan untuk memastikan para peserta tidak hanya menguasai kemampuan teknis, tetapi juga memiliki peluang penempatan kerja yang lebih besar. “Kolaborasi lintas sektor sangat penting agar lulusan pelatihan dapat segera terserap di pasar kerja,” tambah Hatta.
Selain itu, Distransnaker tetap menjalankan program pelatihan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pelatihan mencakup manajemen usaha, pemasaran digital, dan pengembangan produk agar UMKM mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi Kukar, sehingga pembinaan berkelanjutan menjadi strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif,” ujar Hatta.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Distransnaker mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dengan menyelenggarakan pelatihan secara daring. Metode ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mampu menjangkau lebih banyak peserta. Sinergi dengan sektor swasta dan lembaga pelatihan profesional juga menjadi strategi tambahan agar program tetap berjalan efektif.
Hatta menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak berarti menurunkan kualitas layanan. Pemerintah Kabupaten Kukar memastikan setiap dana yang digunakan tepat sasaran, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup warga melalui pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi lokal.
(ADV/Diskominfo Kukar)
