Swaraetam.com, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa semua bantuan yang diberikan kepada kelompok perikanan di Kukar adalah gratis tanpa dipungut biaya apapun. Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya laporan dugaan penipuan yang mengatasnamakan DKP Kukar maupun oknum anggota DPRD Kukar demi keuntungan pribadi.
Kepala DKP Kukar, Muslik, menjelaskan bahwa pihaknya rutin menyalurkan bantuan sosial dan program pengembangan sektor perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. Namun, ia menegaskan tidak ada kebijakan atau aturan yang mewajibkan adanya pungutan biaya dalam pengurusan maupun pencairan bantuan.
“Kami sudah menerima laporan dari masyarakat yang menjadi korban penipuan oleh oknum tak bertanggung jawab yang mengaku bisa mempercepat pencairan bantuan dengan meminta sejumlah uang,” ujar Muslik kepada media ini, Kamis (6/6/2025).
Para pelaku biasanya menggunakan nomor WhatsApp palsu yang mengatasnamakan pejabat DKP maupun anggota DPRD Kukar. Mereka menawarkan jasa pengurusan bantuan dengan imbalan sejumlah uang sebagai syarat pencairan. Muslik menegaskan, “Pelaku tidak memiliki afiliasi resmi dengan DKP maupun DPRD Kukar. Ini murni tindakan penipuan yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat.”
Muslik menambahkan, DKP Kukar terus melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat tidak mudah percaya tawaran bantuan berbayar. DKP juga menyediakan jalur komunikasi resmi supaya kelompok perikanan bisa mengecek kebenaran informasi bantuan. “Kami mengimbau masyarakat untuk selalu mengecek langsung ke kantor DKP atau kepada penyuluh perikanan di lapangan jika menerima tawaran semacam itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Muslik menyampaikan bahwa kasus penipuan serupa sudah sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir dengan berbagai modus. Intinya, pelaku selalu memanfaatkan ketidaktahuan dan kebutuhan warga perikanan untuk meminta uang. “Kami ingin menegaskan lagi, tidak ada biaya sama sekali dalam pengurusan proposal maupun pencairan dana bantuan dari DKP Kukar,” tegasnya.
Sebagai langkah pencegahan, DKP Kukar bekerja sama dengan aparat keamanan setempat untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan mencegah praktik penipuan yang lebih luas. Muslik berharap sosialisasi ini membuat masyarakat lebih cermat dalam menyaring informasi serta segera melaporkan jika menemukan penipuan.
“Kami berkomitmen melindungi hak dan kepentingan masyarakat nelayan serta pembudidaya ikan agar tidak dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Muslik.
(ADV/Diskominfo Kukar)
