Swaraetam.com, Tenggarong – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara terus berupaya menjawab tantangan pelayanan publik di tengah kondisi geografis dan infrastruktur yang belum merata. Sejak peluncuran layanan administrasi kependudukan digital pada 5 April 2020, inovasi ini dinilai sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan secara daring. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua wilayah memiliki akses internet yang memadai.
Kepala Disdukcapil Kukar, M. Iryanto, menyampaikan bahwa keterbatasan jaringan di beberapa wilayah, terutama desa-desa terpencil, menjadi hambatan dalam menjalankan layanan digital secara menyeluruh. Menyikapi hal tersebut, pihaknya menerapkan sistem layanan ganda yang memungkinkan masyarakat mengakses pelayanan secara online maupun offline.
“Masih ada wilayah-wilayah yang kesulitan mengakses layanan online karena keterbatasan jaringan. Untuk itu, kami menerapkan sistem layanan ganda,” ujar Iryanto.
Sistem layanan ganda ini merupakan bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai lapisan. Bagi warga yang memiliki akses dan kemampuan digital, layanan online menjadi solusi cepat dan efisien. Namun bagi masyarakat di wilayah blank spot atau yang belum familiar dengan teknologi, Disdukcapil tetap membuka akses layanan secara konvensional.
Masyarakat bisa mengunjungi kantor kecamatan, kelurahan, atau bahkan kantor desa. Di tempat tersebut, petugas yang ditunjuk oleh kepala desa akan membantu proses pengajuan secara digital dengan menggunakan perangkat yang disediakan oleh Disdukcapil.
Langkah ini menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang inklusif, memastikan setiap warga, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap hak-hak administrasi kependudukan. Selain itu, Disdukcapil Kukar juga secara rutin melakukan koordinasi dengan perangkat desa agar informasi dan bantuan layanan benar-benar sampai ke masyarakat.
Dengan adanya sistem layanan ganda ini, Disdukcapil Kukar berharap dapat menjembatani kesenjangan akses layanan sekaligus mendorong peningkatan literasi digital di masyarakat. Ke depannya, perbaikan infrastruktur jaringan dan edukasi digital akan menjadi prioritas dalam pengembangan layanan kependudukan di wilayah ini.
(ADV/Diskominfo Kukar)
