Swaraetam.com, JAKARTA – Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dinilai semakin kuat. Hal tersebut disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus dosen hubungan luar negeri UIN Jakarta, Dr. Teguh Santosa, dalam diskusi di RRI Pro3, Minggu malam, 20 September 2026.
Menurut Teguh, seruan kemerdekaan Palestina yang kembali disampaikan Presiden Prabowo Subianto, termasuk saat melakukan kunjungan ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina.
Ia menilai sikap pemerintah Indonesia saat ini tidak lagi sebatas menjadikan penderitaan rakyat Palestina akibat penindasan sebagai isu pemberitaan atau pembicaraan diplomatik.
“Saya kira apa yang kemarin sama-sama kita saksikan di Gontor itu kembali menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina ini sudah berubah dari kuat menjadi semakin kuat,” ujar Dr. Teguh Santosa.
Teguh menjelaskan, dukungan Indonesia terhadap Palestina telah memiliki akar sejarah yang panjang. Salah satunya terjadi pada awal era 1990-an ketika pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat, menghadapi persoalan finansial yang berdampak pada operasional sejumlah perwakilan diplomatik Palestina.
Saat itu, Presiden Soeharto meminta agar operasional Kedutaan Besar Palestina di Jakarta tidak sampai ditutup. Dukungan tersebut membuat aktivitas diplomatik Palestina di Indonesia tetap berjalan hingga saat ini.
Dalam dinamika geopolitik saat ini, Teguh melihat ketegasan politik luar negeri Indonesia juga tercermin dari keterlibatan aktif pemerintah dalam upaya mendorong penghentian kekerasan.
Menurutnya, Indonesia berupaya agar konflik yang berkepanjangan dapat segera diselesaikan melalui forum internasional yang kredibel.
Dukungan Indonesia juga diwujudkan melalui bidang pendidikan. Saat ini, tercatat lebih dari seratus anak muda Palestina sedang menempuh pendidikan di Indonesia.
Mayoritas di antaranya belajar di Universitas Pertahanan, sementara sebagian lainnya tersebar di sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air.
Teguh turut menyoroti perubahan sikap politik luar negeri sejumlah negara Barat, termasuk Inggris dan Prancis, yang mulai menerima solusi dua negara.
Menurutnya, perubahan sikap dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut tidak terlepas dari diplomasi yang dilakukan Indonesia.
“Perubahan sikap dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Prancis dan Inggris, itu tidak terlepas dari kemampuan diplomat-diplomat kita melobi mereka,” jelas Dr. Teguh Santosa.
Terkait upaya penyelesaian konflik, Teguh menegaskan Indonesia tetap mengedepankan jalur multilateralisme melalui mekanisme hukum internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah keberadaan Board of Peace. Teguh meluruskan bahwa forum tersebut, menurutnya, bukan instrumen yang dibentuk secara sepihak oleh Donald Trump, melainkan produk resolusi Dewan Keamanan PBB.
Ia menyebut mekanisme dalam platform tersebut mencakup sejumlah usulan, termasuk penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza serta pembentukan pemerintahan transisi yang bersifat teknokratik dan nonpolitik.
“Board of Peace ini adalah produk Dewan Keamanan PBB, jadi bukan produk Donald Trump,” tegas Dr. Teguh Santosa.
Selain Indonesia, sejumlah negara lain juga disebut bergabung dalam inisiatif tersebut, termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah hingga Vietnam.
Keterlibatan berbagai negara dinilai menunjukkan bahwa forum internasional tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk mendorong perdamaian, tetapi juga membuka peluang kerja sama ekonomi dan memperluas pasar produk nasional.
Ketika ditanya mengenai kepentingan nasional di balik keaktifan politik luar negeri Indonesia, Teguh menyebut langkah tersebut dilandasi utang sejarah dan amanat konstitusi untuk turut menciptakan ketertiban dunia.
Di sisi lain, keterlibatan aktif tersebut juga menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat kembali pengaruh diplomatiknya di tingkat internasional.
Melalui berbagai lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto, Indonesia dinilai tengah membangun kembali kepercayaan dan kapasitasnya di mata dunia internasional.
Kepercayaan tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mendorong kepentingan nasional, termasuk di sektor ekonomi dan penguatan posisi tawar Indonesia.
Selama ini, Indonesia kerap disebut sebagai “perantara yang jujur” atau “honest broker” dalam proses perdamaian dunia.
Namun, Teguh menilai paradigma ketika Indonesia hanya bertindak sebagai mediator yang mempertemukan pihak-pihak bertikai perlu dievaluasi.
Menurutnya, kebutuhan domestik untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas industri membuat Indonesia perlu memastikan keterlibatan dalam diplomasi internasional turut memberikan manfaat ekonomi.
Dengan diplomasi yang proaktif, konsisten, dan berlandaskan konstitusi, Indonesia diharapkan dapat terus mengawal isu kemerdekaan Palestina sekaligus memperkuat peran geopolitik dan geoekonomi di tingkat global.
